Gabungan Koalisi

Partai Persatuan Pembangunan meminta Sekretariat Gabungan Koalisi Pemerintahan dievaluasi. Menurut PPP, sepanjang 2010 ini, Setgab diwarnai ketertutupan dan ketidakjujuran.

"Ada beberapa keputusan penting diputuskan secara bilateral dua partai, bukan multilateral enam partai dalam forum Setgab," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy kepada VIVAnews, Selasa 21 Desember 2010.

Banyak keputusan yang seolah bulat di Setgab, namun ternyata di Senayan berbeda 180 derajat dengan apa yang diputuskan di Setgab. Sebaliknya, ketika tidak ada kebulatan sikap di Setgab, misalnya soal RUUK DIY, diklaim seolah sudah ada kebulatan sikap tentang hal tersebut di Setgab.

"Ke depan," kata Romy, "pola komunikasi antar anggota Setgab harus mengedepankan kejujuran dan keterbukaan. Setgab hanyalah forum komunikasi, bukan forum akuisisi, asimilasi, atau bahkan fusi. Karenanya "agree in disagreement" atau "sepakat untuk tidak sepakat" bukanlah hal tabu dalam keputusan-keputusan Setgab, dan ini harus dihormati oleh seluruh anggota setgab," kata Sekretaris Fraksi PPP itu.

PPP berharap, pola-pola tertutup itu dihentikan karena keberlanjutan Setgab sampai dengan 2014 harus dipertahankan dengan perbaikan pola komunikasi. Hal ini, kata Romy, untuk mengawal jalannya kebijakan pemerintah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan.

"Membicarakan keberlanjutannya pasca 2014, masih terlalu dini. Karena konstelasi politik pasca pemilu 2014 masih sangat cair untuk dipastikan hari ini," katanya.

Prinsipnya, kata Romy, Setgab adalah instrumen politik non-formal. Karenanya, keberadaannya bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mengawal program peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Tidak boleh lagi ada agenda politik terselubung dalam Setgab, apalagi menggunakannya sebagai bargain atas kondisi politik tertentu."

Jafar Hafsah, Ketua Fraksi Demokrat, membantah pernyataan Romy bahwa ada komunikasi-komunikasi tertutup di Setgab. Rapat-rapat terakhir Setgab, kata Jafar, selalu melibatkan enam partai anggota.

"Soal RUU Keistimewaan Yogyakarta, juga memang belum ada kebulatan sikap," kata Jafar saa dihubungi VIVAnews, Selasa pagi ini. Jadi, kata Jafar, tidak ada yang perlu dievaluasi saat ini. Demikian catatan online Komunitas Blogger Indonesia tentang Gabungan Koalisi.